organisasi perangkat daerah. Bagian Organisasi 1. organisasi perangkat daerah

Lokasi. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi. 69 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA. Selain PP No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023. 2003. 8 Kebijakan. 1. Nurahmi / Nim. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan kepala Daerah No. Susunan Perangkat Daerah seperti disebutkan pada Pasal 3 diklasifikasikan berdasarkan pada kriteria tipelogi perangkat. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam. PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. OPD (kotakpintar. dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah. DINAS PENDIDIKAN DAYAH. bahwa menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/4789/OTDA tanggal 23 Juli 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau; b. Telp: 024-8415548, 8453676 Email: ppid@jatengprov. Jurnal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 I Tahun 201. MEMUTUSKAN: Menetapkan :. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 I Tahun. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 5. No OPD Nama Kepala OPD Alamat Kantor 1. 2. 1270,. Soetomo No. Sudirman No. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah kabupaten boyolali sekretariat daerah kesejahteraan rakyat bupati boyolali, seno samodro staf ahli bidang tata pemerintahan dan staf ahli bidang administrasi dan hukum kelompok jabatan fungsional wakil bupati bupati sekretaris daerah staf ahli bidang ekonomiPerangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 ini adalah: a. 06. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 6. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghasilkan perangkat daerah yang efektif, efisien, dan rasional. Peraturan Daerah (PERDA) NO. DAFTAR PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN. PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang : a. f - 34 - menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. tugas, fungsi dan nomenklatur perangkat daerah; dan c. Sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda). Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang. Organisasi Perangkat Daerah. Konsekuensi dari pemberlakukan PP 18/2016 ini adalah seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia wajib melakukan penyesuaian paling lambatsusunan Perangkat Daerah. PP ini seakan membawa angin segar bagi eksistensi JF yang menjadi bagian penting dalam struktur organisasi badan. 4. Berlaku. T U G A S. jumlahnya sehingga berdampak terhadap kinerja organisasi. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyusunan struktur organisasi pada OPD saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan. tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan. penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Belum Tersedia. Organisasi Perangkat Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional 7. 5 Kewenangan dan Protokoler. Bahasa. Peraturan yang akan diatur adalah Pergub mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis. » Visi. Sedangkan tujuan dari Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas : - Mengoptimalkan kinerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan daerah dan luas wilayah kerja & kondisi geografis daerah;Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. 93; TLN 4744). (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam era desentralisasi, terdapat peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upaya pembangunan dengan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. 3. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diatur dan ditetapkan. tentang Organisasi Perangkat Daerah. Puncak Harkopnas 2022, Gubernur Sugianto Sabran Raih Penghargaan Sebagai Tokoh Penggerak Koperasi, Kategori Utama Pemprov Kalteng Terima Penghargaan yang telah berperan aktif dalam memacu pertumbuhan Kreatifitas dan Inovasi kekayaan Intelektual dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional PemProv Kalteng Meraih Penghargaan. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. 5, LD. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Organisasi Berkaitan organisasi perangkat daerah, secara ini pun diklasifikasikan dalam bentuk 3 (tiga) tipe, yakni normatif diatur pada Pasal 208 Undang Udang nomor Badan tipe A, tipe B dan tipe C. 17, LD 2021/No. edu Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan penataan perangkat daerah di lingkungan. (3) Unit pelayanan perijinan terpadu dapat ditetapkan berbentuk Kantor apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh). 5. . id bpbd@purbalinggakab. Laksanakan Amanat Regulasi, Pemerintah Kota Pekalongan Susun Proposal Urgensi Pembentukan Bapperida. Profil PJ Sekretaris Daerah; Visi dan Misi Provinsi Banten; Struktur Organisasi; Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ILPPD; Daftar Nama Pegawai. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Drs. Peraturan Perundang-undangan. Jaya Mualimin, Sp. BAB IV STAF AHLI Pasal 6 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Indikator variabel budaya organisasi perangkat daerah *Tingkat IV - Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi. Temanggung. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 41 3. tentang Organisasi Perangkat Daerah. com) - Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru mensahkan Peraturan Daerah pembentukan dan susunan 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru setempat. Sekretariat Daerah. U. 2. 2021/NO. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Hubungan antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. PERANGKAT DAERAH SUB BAGIAN PEMBINAAN PERANGKAT DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI SUB BAGIAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMDA SUB BAGIAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN Gambar 24 Struktur Organisasi Biro Otonomi dan Kerja. (jangka waktu 1 tahun). 9, Mugassari, Semarang Sel. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,. ABSTRACT Existence Governance of visible Area see section 18 sentence of UUD RI of Year 1945 expressing daerah yang pada umumnya sudah meng-implementasikan peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mulai januari 2017. 1. 13. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Sekretariat Daerah, dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. (3) Unit pelayanan perijinan terpadu dapat ditetapkan berbentuk Kantor apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh). 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, badan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, sekretariat terdiri atas 3 subbagian, dan tiap-tiap bidang terdiri atas 2 subbidang atau kelompok jabatan fungsional. 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas. Perangkat Daerah adalah: Pertama, mem-bentuk organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. 1. dr. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai. Pasal 5 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas: a. NAMA PERANGKAT DAERAH : 1. Telp: (0293). Tlk. 7 halaman; 1 halaman lampiran. 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 1. Pasal 3 (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan ketentuan: a. Beranda. NO. (0361) 224671. Peraturan Pemerintah (PP) No. 196707121988011001 Judul SOP KUALIFIKASI PELAKSANA 1 1 2 Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Bupati adalah Bupati Ciamis. Paragraf Kedua Penjelasan Umum PP Nomor 18 Tahun 2016 dijumpai, “Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang. Pemantauan dan evaluasi. pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya (Annafie & Nurmandi, 2016; Helmi & Nurmandi, 2016). Dinas Daerah, terdiri dari : 1) Dinas Kesehatan 2) Dinas Pekerjaan Umum 3) Dinas Perhubungan 4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahragafungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 14, TLN No. Si. Bahasa Indonesia. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Organisasi Badan, terdiri dari: a. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020. 2. Bahasa. 9. PERGUB Prov. Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur; 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Rosni, Wina Liana, Hernawan, Denny & Pratidina, Ginung. kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah serta usulan alternatif penyelesaian masalah yang ditemui dalam kegiatan Sub Bagian Kelembagaan; l. Untuk standardisasi serta tertib penataan kelembagaan perangkat daerah organisasi perangkat daerah. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Perangkat Pemerintahan Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmiannya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Halaman ini telah diakses 2084 kali. Map Lokasi. Organisasi Perangkat Daerah (Lem,:aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)', 7. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado. Alamat : Jl. 01 Kepahiang - Bengkulu: 2: Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Jl Jendral Ahmad Yani No 32 Temanggung, Jawa Tengah. id Media Sosial Kami. Bidang. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. Kependudukan; JDIH Kota Salatiga; Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik; Pengaduan Masyarakat; Info Kota. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI. Tes OP pakai MAP Tes OP pakai MAP. COM, MANOKWARI - Berikut daftar lengkap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Kata Kunci: Organisasi, Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah. 5. 1/2747 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penyederhanaan Struktur orgasnisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kota Ambon. tata kerja Perangkat Daerah. Contohnya: SKPD dinas kesehatan, SKPD dinas pendidikan, SKPD dinas pemuda dan olahraga, dan lain sebagainya. 18 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari amanat. 7 Pendanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 ten tang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DaerH h Khusus Ibukota Jakarta; 8. Bahasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sekretariat DPRD. Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 5. Dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun pedoman ini. 2021. 6 Kerjasama dan Tata Ruang. Peraturan Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan. SUB DOMAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 8. 5. 1 Renon Denpasar – Bali Telp. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian. Selain itu, Wali Kota Depok juga berhak mengatur perangkat daerah. Dalam. 2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas. 4262, LL SETNEG : 17 HLM.